Wakil Ketua II DPRD Bandar Lampung Hadiri Penyerahan LHP BPK, Tegaskan Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah
BANDAR LAMPUNG – Sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Wakil Ketua II DPRD Kota Bandar Lampung, Afrizal, ST, menghadiri kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2026.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sekaligus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Afrizal mengatakan, hasil pemeriksaan yang disampaikan BPK merupakan instrumen penting dalam mengukur tingkat kepatuhan, transparansi, serta akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran yang bersumber dari uang rakyat.
Menurutnya, DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran daerah agar setiap program dan kegiatan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Hasil pemeriksaan BPK harus menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik,” ujar Afrizal.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui penyerahan LHP tersebut, diharapkan seluruh pemerintah daerah dapat terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan optimal serta berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Kehadiran Wakil Ketua II DPRD Kota Bandar Lampung dalam kegiatan tersebut juga menunjukkan dukungan penuh DPRD terhadap upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
